Program 1 Juta Rumah, Harga Hunian di Bawah Rp 300 Juta Bebas Pajak Dana Aditiasari - detikfinance

Dibuat: 04 Jun 2015
Ditulis oleh Admin Klik Homes

1Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak ingin program 1 Juta Rumah yang diluncurkan pekan lalu hanya berakhir mangkrak. Program 1 juta rumah ditargetkan selesai tahun ini yang mencakup rumah tapak hingga rusun, yang mencakup kalangan bawah hingga menengah.

Presiden Jokowi akan memperkuat program ini dengan regulasi atau kebijakan yang mendukung. Beberapa regulasi atau aturan yang menghambat akan dirombak. Salah satunya adalah peningkatan batas atas rumah yang bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari maksimal harga Rp 140 juta jadi Rp 300 juta.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PU dan Pera) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pihaknya bersama sejumlah instansi terkait berencana mengubah 10 aturan untuk mendukung program tersebut, termasuk di bidang perumahan.

"Pak Wapres (Jusuf Kalla) mengumpulkan Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Perumnas, BTN, Bapertarum dan BPJS Ketenagakerjaan. Kami diberi tugas melakukan deregulasi 10 regulasi untuk mempercepat program 1 Juta Rumah terealisasi," ujar Basuki kepada detikFinance di ruang kerjanya, kantor Kementerian PU Pera, Jakarta, Selasa (5/5/2015).

Sebanyak 10 regulasi yang akan diubah terdiri dari berbagai bentuk aturan dari mulai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) hingga Keputusan Presiden (Keppres).

Berikut 10 aturan yang akan diubah terkait penyediaan 1 juta rumah ini:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian izin mendirikan bangunan (IMB), agar mewajibkan pemerintah Kabupaten/Kota memberikan keringanan untuk bangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR). Saat ini sudah disetujui agar segera diterapkan dalam 2 minggu ke depan

2. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang. Aturan ini ditingkatkan statusnya dari Peraturan Menteri menjadi Peraturan Pemerintah. Posisinya lebih kuat sebagai payung hukum.

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan agar dapat meningkatkan investasi berupa tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sebelumnya paling tinggi 5% menjadi paling tinggi 30%. Targetnya perubahan PP ini bisa rampung dalam 3 hari ke depan.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang tabungan perumahan pegawai negeri sipil (PNS) untuk meningkatkan nilai iuran yang semula berdasarkan golongan menjadi 2,5% dari pendapatan untuk semua golongan. Besar 2,5% iuran untuk Bapertarum diminta dievaluasi agar lebih detil.

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 290/PMK.05/2010 tentang penetapan pusat pembiayaan perumahan pada kemenpera sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) menjadi BLU Perumahan, dengan usulan memperluas tugas memfasilitasi pembiayaan pengadaan lahan. Rencana perubahannya, pusat pembiayaan perumahan dari BLU di kementerian akan pusatkan di BTN sebagai bank pelaksana pembiayaan perumahan.

Tujuan aturan ini agar lebih banyak program pembiayaan perumahan yang bisa dilakukan oleh BTN. Bila dana tersebut dikelola oleh Perbankan dalam hal ini BTN maka dana tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pinjaman atau penerbitan surat utang alias obligasi dengan nilai hingga 3 kali lipat dari dana yang ada.

Hal yang berbed‎a justru bila dana tersebut tetap dikelola pemerintah melalui BLU di kementerian. Pembiayaan yang bisa dilakukan hanya sebatas dana yang tersedia melalui penembatan di bank.

6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Umum (Perum) Perumnas. Diusulkan Perumnas untuk mendapat penugasan khusus bukan hanya untuk membangun perumahan tetapi juga sebagai pengelola perumahan.‎

7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2007 tentang perubahan keempat atas PP 12 Tahun 2001 tentang impor atau penyerahan barang kena pajak terntentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari PPN.

Dalam aturan yang saat ini berlaku disebutkan bahwa rumah tapak Rp 140 juta bebas dari PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Adanya revisi aturan, maka rumah yang tidak kena PPN dinaikkan batas atasnya dari semulai sampai Rp 140 juta jadi Rp 300 juta.

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 jo Nomor 19 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2005 tentang pembiayaan sekunder perumahan dengan usulan agar pemberian fasilitas pinjaman tidak dibatasi.

9. Peraturan OJK untuk mengubah Surat Edaran BI Nomor 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 mengenai pedoman perhitungan ATMR (Aktiva Terimbang Menurut Rasio) untuk KPR Program Pemerintah (Kredit Pemilikan Rumah Subsidi) yang memungkinkan Bank Pelaksana dapat menyalurkan kredit lebih besar.

10. Peraturan Presiden mengenai Jaminan Pemerintah untuk Direct Lending bagi BUMN yang mendapat penugasan dari Pemerintah (PSO)‎

*sumber detikfinance

 

 

facebook 32Twitter ButtonGoogle-Plus-32Pinterest-32Linkedin-Flat-32